MEDAN – Bantuan beras kepada 952.531 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Sumatera Utara (Sumut) mulai disalurkan.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengingatkan para petugas yang menyalurkan bantuan tersebut dapat bekerja dengan benar dan tepat sasaran.
“Marilah kita sama menangani dengan benar, ingatkan masyarakat kita yang tidak terlalu penting untuk mendahulukan yang sangat membutuhkan. Pada Bulog saya mengucapkan terima kasih banyak. Pada kabupaten/kota agar dapat membantu menyalurkan bantuan ini yang terbaik sampai pada yang berhak menerimanya,” kata Edy, Kamis (22/7/2021), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala Bulog Divre Sumut Arif Mandu, Kepala BPKP Sumut Kwinhatmaka, Kepala PT POS Wilayah Medan Dino Hariyadi, para Bupati/Walikota se-Sumut (virtual) serta OPD Pemprov Sumut.
Edy Rahmayadi mengingatkan, dari pengalaman sebelumnya, terkait penyaluran bantuan ini untuk dapat lebih teliti dan perhatian khusus, karena bantuan tersebut sifatnya sangat sensitif. “Niat baik namun kalau kita salah menjadi kontra produktif,” katanya, sembari mengingatkan bantuan ini langsung diantar ke rumah masyarakat dan jangan menimbulkan kerumunan.
Kepala Bulog Divre Sumut Arif Mandu mengatakan berdasarkan data Kementerian Sosial, untuk Sumut jumlah KPM penerima bantuan sebanyak 952.531, dengan rincian KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) sebanyak 523.348 dan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 429.183.
“Setiap KPM akan menerima beras 10 kg, sehingga jumlah beras yang disiapkan Perum Bulog Kanwil Sumut sebanyak 9.525.310 Kg,” katanya.
Dijelaskan Arif, sesuai mekanisme dalam penyalurannya ini akan dilakukan oleh PT Pos (transporter) yang langsung mengambil dari gudang Bulog dan menyalurkan langsung ke rumah masyarakat.
Kepala PT POS Wilayah Medan Dino Hariyadi mengatakan pendistribusiannya akan dimulai usai rapat tersebut berlangsung (Kamis, 22/7), yang akan diserahkan ke masyarakat, baik itu siang atau pun malam hari, agar mempercepat program bantuan ini selesai.
“Kita akan berkordinasi dengan Pemda setempat dan akan bekerja sama dengan kepala lingkungan untuk penyerahannya,” katanya.
Sementara Kepala BPKP Sumut Kwinhatmaka mengingatkan pada petugas yang menyalurkan bantuan ini agar akuntabilitas, tanggung jawab dan tepat sasaran. Selain itu Pemda diharapkan juga berperan dalam penyaluran ini.
“Dari sisi pengawalan kami membutuhkan inspektorat untuk dilibatkan agar penyaluran dapat disalurkan tepat sasaran. Melibatkan inspektorat ini untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, nantinya juga akan melibatkan TNI dan Polri,” katanya.
Terkait risiko, menurut Kwinhat perlu antisapasi titik penyaluran dari gudang Bulog, kemudian ke transporter yang akan membagikan tepat waktu dan jumlah penerima sesuai data dari Dinas Sosial.(JN)
