JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA – Demi mengembangkan usaha ‘wong cilik’ di Indonesia, maka pemerintah akan mengalihkan sebagian dana infrastruktur ke sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Sebagian besar anggaran infrastruktur yang jadi primadona akan kami sebagian alihkan untuk pengembangan UMKM,” sebut Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa dalam 11th Kompas100 CEO Forum ‘Let’s Collaborate; Rising in Pandemic Era’, baru-baru ini.
Suharso pun menjelaskan bahwa pengembangan yang dimaksud adalah peningkatan kualifikasi rencana kerja pelaku UMKM, terutama bagi produsen.
“Itu akan kami dorong. Mereka ada supplier-supplier yang tentu permintaannya turun dari industri,” ujar Suharso.
Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar UMKM bisa bekerja sama dengan pengusaha kelas menengah dan menengah atas. Sehingga melalui kerjasama tersebut, diharapkan kapasitas produksi UMKM bisa meningkat.
“Pemerintah akan melakukan intervensi. Tapi tidak bisa disampaikan detail,” ungkapnya.
Meski demikian, Suharso mengaku bahwa dirinya belum merinci berapa besar dana yang akan dialihkan dari anggaran infrastruktur ke sektor UMKM. Bahkan ia juga tak menjelaskan kapan pastinya pengalihan dana akan dilakukan.
“Kami sedang diskusikan di Bappenas dan arahan Pak Presiden, pada 2022 dan mungkin dimulai semester II tahun ini kami ingin berikan perhatian kepada UMKM. Kami tahu UMKM luar biasa terdampak karena pandemi,” kata Suharso. (cni)
