JELAJAHNEWS.ID, JABAR – Presiden Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin, di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/11/2020).
Presiden dalam tinjauannya berharap, lokasi pembibitan tersebut dapat selesai dan berproduksi di tahun 2021.
“Dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit,” ujar Presiden selepas peninjauan.
Bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor.
Namun, selain fungsi ekologi, Presiden berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi.
“Tadi saya berpesan untuk pembibitan di Rumpin, Bogor, ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena ke depan kita ingin mengembangkan green economy,” ucapnya.
Pusat perbenihan tersebut nantinya akan berdiri di atas lahan seluas 159,58 hektare yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha.
Pembangunan di areal tersebut akan menjadi permulaan dan percontohan bagi pengembangan serupa yang akan dilakukan di sejumlah lokasi lain seperti Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). Hal itu belum termasuk pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove.
“Kita sudah merencanakan akan kita kerjakan kurang lebih 630 ribu hektare mangrove sehingga itu juga butuh lokasi pembibitan yang juga akan kita siapkan,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara turut melakukan peninjauan laboratorium kultur jaringan yang ada di lokasi tersebut serta meninjau kebun pangkas, shading house, dan propagation house.
Tidak jauh dari Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin, Presiden kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan Pusat Perbenihan dan Riset Hutan Tropika Internasional.
Hadir mendampingi Presiden dalam acara peninjauan tersebut ialah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Hudoyo.(skb)
