P.SIDIMPUAN – Anggaran Rumah Sakit Umum Darurat (RSUD) Kota Padangsidimpuan (PSP) minim. Akibatnya, untuk rehab bangunan maupun fasilitas penunjang sarana dan prasarana lainnya, pihak RSUD PSP dipaksa mencari anggaran sendiri, dan dibebankan dari pendapatan RSUD.
Hal itu disampaikan Direktur RSUD Kota PSP Masrip Sarumpaet didampingi Kasi Penunjang Non Medis Syukur dan Kasi Penunjang Pelayanan Medis Muhammad Amin Ritonga kepada awak media di ruang kerjanya, Rabu (9/6/2021).
Sebagaimana diketahui dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Menurut Masrip, RSUD Kota PSP hanya mendapat anggaran berupa perlengkapan ruang operasi dan penambahan satu unit mobil ambulance dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Akibatnya, sarana prasarana tidak memadai, hal ini menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan di rumah sakit milik Pemerintah Kota P.sidimpuan.
Meskipun anggaran RSUD Kota P.sidimpuan yang ditampung APBD tahun 2021 sebesar Rp.25 Milyar. Dalam hal ini masih memiliki masalah anggaran yang sangat serius dan mendasar, yaitu masalah utang obat-obatan yang sampai saat ini belum juga terbayarkan.
Masrip Sarumpaet juga menyampaikan bahwa besaran anggaran yang dimiliki RSUD Kota P.sidimpuam tersebut masih tergolong sangatlah minim.
“Kita punya anggaran dari APBD hanya untuk gaji, operasional tenaga honor, tenaga kontrak dan PNS, jadi sekitar Rp.21 miliar lebih untuk gaji dan tunjangan PNS kemudian 3,9 miliar untuk tenaga kontrak dan tenaga honor lah,” ungkap Masrip.
Belum lagi, kata Masrip, anggaran untuk penyelenggaraan rapat dan konsultasi, diluar itu tidak ada dari APBD, jadi keseluruhan anggarannya ada berkisar Rp.25 Milyar.
Ketika disinggung dengan besaran perbandingan anggaran APBD yang dimiliki RSUD Kota PSP tahun 2020 dengan 2021, Masrip mengatakan Ia tidak mau membahas anggaran yang bukan prioritasnya.
Selanjutnya ketika ditanyakan program kerja, Masrip menyebutkan bahwa pihaknya sekarang masih sibuk melakukan pembenahan terkait masalah-masalah yang dihadapi RSUD Kota PSP.
“Salah satu program kerja kita itu terus melakukan pembenahan yaitu meningkatkan motivasi kerja yang bagus biar pelayanan kita berkualitas, perlu kita sadarkan bahwa kualitas kerja kita itu harus melakukan upaya-upaya merebut hati masyarakat, itulah upaya yang kita lakukan saat ini,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Rusydi Nasution menanggapi terkait banyaknya problema yang ada di RSUD Kota PSP mengatakan semua pihak harus bisa membantu apapun caranya.
“Kita harus bisa membantu RSUD apapun caranya karena ini urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat,” katanya.
Rusydi juga menyebutkan minimnya anggaran yang dimiliki tersebut, menggambarkan begitulah keseriusan Pemko Padangsidimpuan terhadap RSUD Kota PSP terlihat dari kebijakan anggaran yang diberikan.
“Kami dari badan anggaran siap mendorong dan mengawal anggaran yang dibutuhkan. Mekanisme rapat dan pengambilan keputusan seringkali jadi hambatan di DPRD. Saya berharap kita benar-benar menjadi wakil rakyat, berdiri memang untuk kepentingan rakyat,” tegas Ketua Partai Gerinda Kota PSP itu.
Dia berharap semua elemen mendukung upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja RSUD ini, baik dari sisi anggaran, pengawasan dan peraturan yang dianggap perlu.
“Mari bekerja serius untuk rumah sakit kita ini, tak usah banyak retorika lagi, eksekusi yang paling penting,” pungkasnya. (Irul Daulay).
