JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA – Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Kementerian BUMN hanya memiliki pagu anggaran sebesar Rp.228,59 miliar
Dijelaskannya bahwa pagu tersebut turun Rp.31,54 miliar atau 12,12% dari realisasi anggaran pada 2020 yang mencapai Rp.260,13 miliar. Erick mengatakan, mulanya Kementerian BUMN mengajukan usulan pagu Rp.244,82 miliar kepada Kementerian Keuangan. Namun, jumlah yang disetujui untuk tahun ini ternyata cuma Rp.228,59 miliar.
“Jadi kami turun cukup banyak. Memang berat, tapi kami mengerti kondisi keuangan negara masih dalam keadaan prihatin,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah yang tetap fokus pada program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 ini, khususnya untuk masyarakat miskin dan penanganan dampak pandemi serta program vaksinasi virus corona atau covid-19.
Bersamaan dengan pagu tersebut, Erick pun membagi anggaran ke beberapa alokasi belanja. Pertama, belanja barang mencapai 63,8% dari total pagu. Kedua, belanja pegawai 27,6% dari pagu. Lalu yang ketiga, belanja modal sebesar 8,6% dari pagu.
Sementara, berdasarkan program, akan ada dua program besar, yaitu program dukungan manajemen dengan pagu senilai Rp.153,9 miliar. Sisanya untuk program pengembangan dan pengawasan Rp.74,7 miliar.
Khususnya pengembangan dan pengawasan, Erick mengatakan anggaran bakal fokus digunakan untuk mendongkrak profesionalisme para BUMN. Salah satunya, melalui peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
“Kita terus dituntut dengan keadaan covid-19 ini, banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di segi digital tapi juga market, berubah total, karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas,” pungkasnya. (cni)
