JELAJAHNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sumut.
“Kita berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, reformasi birokrasi diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional,” kata Fatoni saat pada kegiatan ‘Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Abdullah Azwar Anas Mengajar ASN Pemprov Sumut’ di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sumut, Rabu (17/7/2024).
Sebagai informasi, predikat reformasi birokrasi Pemprov Sumut saat ini BB atau sangat baik. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Sumut memperoleh nilai B dan nilai SPBE mendapat angka 3,21.
Terdapat sejumlah upaya yang telah dilakukan guna mewujudkan tersebut, mulai dari peningkatan infrastuktur pelayanan publik, penerapan merit sistem hingga manajemen talenta.
“Dengan besarnya luas wilayah dan rentang kendali di Sumut, tentu kita harus bekerja maksimal, bekerja bersama terus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan agar lebih cepat terlaksana,” ucap Fatoni.
Fatoni berkomitmen siap untuk terus berkolaborasi dengan semua pihak guna mewujudkan reformasi birokrasi. Selain itu, kerja keras dan cerdas juga diperlukan guna mencapai target.
“Kita harus singsingkan lengan, tidak boleh lengah, karena banyak target yang dicapai maka kita harus kerja keras dan kerja cerdas,” ujar Fatoni.
Tak ketinggalan, Fatoni juga mengajak seluruh ASN di Sumut untuk mendukung dan menyosialisasikan Pekan Olahraga Nasional (PON) sehingga Sumut mampu menjadi tuan rumah PON yang baik. Sesi mengajar yang diisi oleh Menpan RB tersebut diikuti ribuan ASN Pemprov Sumut yang hadir secara langsung maupun daring.
Pada kesempatan tersebut, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Di antaranya, perbaikan tumpang tindih pekerjaan, penyederhanaan proses layanan kepegawaian, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, hingga penyederhanaan jabatan agar birokrasi lincah. Selain itu, Menpan RB juga menyoroti pentingnya realisasi digitalisasi saat ini namun digitalisasi bukanlah persoalan teknologi, melainkan persoalan kepemimpinan.
“Digitalisasi bukan problem teknologi, tapi problem leadership dan politik,” kata Azwar.(jns)
